Pemprov DKI resmi hibahkan gedung YLBHI

PortalFaktual, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi menghibahkan Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Menteng, Jakarta Pusat, kepada pihak YLBHI.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan hibah gedung YLBHI merupakan wujud komitmen Pemprov DKI dalam membangun kemitraan yang sehat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan akses keadilan melalui bantuan hukum gratis.

“Proses ini kita lakukan melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif agar penyelesaian hubungan kelembagaan berjalan tertib dan sesuai ketentuan,” kata Pramono di Jakarta, Kamis.

Gedung YLBHI dibangun sebagai kantor sekaligus pusat layanan bantuan hukum bagi masyarakat.

Proses renovasi dan penyempurnaan gedung diajukan sejak 2006 dan kini memasuki tahapan penting dengan selesainya proses penghibahan aset dari Pemprov DKI.

Dengan penghibahan ini, pengelolaan tanah dan bangunan Gedung YLBHI sepenuhnya berada di bawah Yayasan YLBHI.

Pramono mengungkapkan YLBHI merupakan garda terdepan perjuangan demokrasi dan pembelaan hak-hak rakyat di Indonesia.

Ia berharap YLBHI terus menjadi lokomotif demokrasi dan mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta.

“YLBHI akan selalu menjadi suara dan corong rakyat dalam sistem demokrasi kita. Karena itu, kami, Pemprov DKI membuka ruang seluas-luasnya bagi publik, termasuk YLBHI, untuk mengontrol dan mengoreksi jalannya pemerintahan," ujar Pramono.

Pramono menegaskan Pemprov DKI juga terus mendorong YLBHI agar berperan sebagai mitra strategis dalam memberikan bantuan hukum yang independen dan berintegritas.

Ia juga menyatakan komitmennya untuk membantu penyelesaian pembangunan gedung YLBHI yang masih memerlukan dukungan, dengan tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Ini adalah rumah bagi YLBHI, dan bagi saya pribadi juga seperti pulang ke rumah sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi momentum yang baik untuk memperkuat demokrasi dan memastikan warga, terutama yang tidak mampu mendapatkan akses keadilan,” kata Pramono.