Dilansir dari Engadget pada Selasa, sejumlah media milik negara Rusia menuduh Durov memungkinkan terjadinya serangan terhadap Rusia serta menjadikan Telegram sebagai alat intelijen bagi Ukraina dan negara-negara Barat.
Beberapa hari sebelumnya, Rusia memblokir akses ke Telegram di dalam negeri, bersama dengan WhatsApp. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya mendorong masyarakat beralih ke aplikasi milik negara yang tidak terenkripsi, Max.
Pemblokiran Telegram menuai kritik dari sejumlah pihak pro-Rusia karena dinilai berdampak pada operasi di garis depan. Disebutkan bahwa tentara Rusia menggunakan aplikasi tersebut untuk berkomunikasi dan mengoordinasikan pergerakan.
Otoritas di wilayah dekat perbatasan Ukraina juga dilaporkan memanfaatkan Telegram untuk menyampaikan peringatan serangan drone dan rudal kepada warga. Bahkan, juru bicara Presiden Rusia disebut menggunakan Telegram untuk berkomunikasi dengan media.
Menurut laporan tersebut, Rusia menuding Telegram sebagai instrumen utama bagi "badan rahasia negara-negara NATO dan rezim Kyiv”.
Media pemerintah Rossiiskaya Gazeta menambahkan bahwa Telegram disebut menyadap data lokasi, menjual informasi rahasia, serta mengintimidasi tentara dan keluarga mereka. Laporan itu mengutip informasi dari Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB).
Durov hingga kini belum mengeluarkan pernyataan terbaru terkait penyelidikan tersebut. Namun, setelah pemblokiran Telegram, ia meyakini bahwa Rusia membatasi akses ke aplikasi itu untuk memaksa warganya menggunakan aplikasi yang dikendalikan negara tersebut dan dirancang untuk pengawasan serta sensor politik.
Durov yang lahir di Rusia juga merupakan salah satu pendiri jejaring sosial VK. Ia meninggalkan Rusia setelah mendapat tekanan dari Rusia untuk menjual kepemilikannya di perusahaan tersebut.
