PortalFaktual, Sejumlah mahasiswa alumni Universitas Nasional (UNAS) memberi pernyataan sikap terkait posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Mereka menegaskan, penempatan Polri langsung di bawah Presiden merupakan salah satu tonggak utama Reformasi 1998 untuk mengoreksi tatanan Orde Baru.
"Adapun amanat Reformasi menginginkan Polri yang humanis, profesional, akuntabel, transparan dan berintegritas serta memiliki netralitas," kata perwakilan keluarga besar mahasiswa UNAS Maulana Idris Sangadji dalam pernyataan persnya.
Pemisahan ini, sebut Idris, juga memungkinkan Polri membangun identitas yang terus diperbarui sebagai Polisi Sipil (Civilian Police), berorientasi pada hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan warga. Polri bukan lagi pendekatan keamanan negara (state security) yang represif.
Karenanya, kata Idris, mendukung posisi Polri langsung di bawah Presiden bukan sekadar masalah administrasi, tapi ini adalah upaya menjaga ruh Reformasi 1998
"Sekali lagi, Polri di bawah Presiden itu sesuai dengan amanat Reformasi," tegas dia.
Struktur ini dirancang untuk memastikan kepolisian bekerja secara profesional, sipil, dan jauh dari bayang-bayang militerisme masa lalu.
Sehingga, Polri diharapkan dapat fokus sepenuhnya pada Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dan penegakan hukum tanpa terikat komando militer.
Karena amanat Reformasi adalah mengubah wajah Polri dari "penguasa" menjadi "pelayan". "Struktur ini akan mempermudah kontrol publik melalui Presiden dan menjaga supremasi sipili," tegasnya.
